Berita : "Siswa RI Lampaui Standar Ujian Internasional"

Siswa RI Lampaui Standar Ujian Internasional

Ester Lince Napitupulu | Marcus Suprihadi | Kamis, 1 September 2011 | 21:59 WIB

 

 
PSF Acara inaugurasi siswa-siswi SMAN 10 Malang-Sampoerna Academy 2010/2011

 

JAKARTA, KOMPAS.com- Siswa-siswi Sampoerna Academy atau SMA bertaraf internasional yang digagas Putera Sampoerna Foundation (PSF) di Malang dan Palembang, mencapai hasil yang memuaskan dalam ujian sertifikasi internasional.

Pada ujian yang diselenggarakan University of Cambridge, yaitu International General Certificate of Secondary Educatuin (IGSE), nilai-nilai siswa Indonesia untuk matematika, seni & desain, biologi, kimia, teknologi informasi dan komunikasi, matematika tambahan, serta fisika melampaui nilai rata-rata dunia.

Ada tiga siswa yang memperoleh nilai sempurna 100, yakni M Aditya Nuril Firdaus untuk Biologi dan Fisika; Novia Amalia Sholeha untuk Kimia; dan Siti Nurul Faizatus Sholikha untuk Biologi.
Peserta ujian diikuti ribuan siswa dari 160 negara yang ikut ujian sertifikasi internasional ini. Ini merupakan ujian IGCSE pertama untuk Sampoerna Academy.

"Sebanyak 134 siswa di Malang dan Palembang berhasil mendapatkan A berbintang yang merupakan nilai tertinggi," kata Eddy Henry, Direktur Program Pendidikan PSF. Eddy mengatakan, prestasi yang diukir siswa-siswi Sampeorna Academy ini membuktikan bahwa anak-anak Indonesia memiliki potensi dan dapat bersaing kuat di tingkat internasional jika lingkungan belajar-mengajar mendukung.

Di Sampoerna Academy, siswa-siswi berasal dari keluarga prasejahtera yang berprestasi. Siswa-siswa di SMA bertaraf internasional tersebut tinggal di asrama. Mereka diseleksi ketat dari seluruh Indonesia untuk masuk Sampoerna Academy dan mendapat beasiswa penuh selama tiga tahun.

Saat ini, Sampoerna Academy ada di empat daerah. Lokasinya ada di Malang (Jawa Timur), Palembang (Sumatera Selatan), Kubutambahan (Bali), dan Bogor (Jawa Barat). Jumlah siswa sebanyak 993 orang.
 

Sumber : Kompas 

Berita : "Mahfud MD Terima Titipan Anggaran Pendidikan"

Mahfud MD Terima Titipan Anggaran Pendidikan

K17-11 | Aloysius Gonsaga Angi Ebo | Kamis, 1 September 2011 | 20:37 WIB

  

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD

PAMEKASAN, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD pulang kampung ke Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Kamis (1/9/2011). Kepulangannya ternyata disambut khusus oleh pemerintah setempat dengan acara silaturahim bersama tokoh perantau lainnya yang berasal dari Pamekasan.

Mahfud MD ternyata mendapat titipan khusus dari pemerintah setempat agar mengawal anggaran pendidikan khusus Kabupaten Pamekasan, untuk diberi porsi lebih besar dibandingkan kabupaten lainnya. Bupati Pamekasan Kholilurrahman di depan Mahfud MD dan tokoh rantau lainnya menyampaikan, Mahfud MD sudah sukses mengawal Kabupaten Pamekasan menjadi Kabupaten Pendidikan di Madura, lewat usahanya ke Mendiknas Muhammad Nuh, satu tahun yang lalu.

"Proposal pengajuan Pamekasan sebagai Kabupaten Pendidikan dikawal langsung Mahfud MD dan alhamdulillah sukses," kata Bupati Kholilurrahman.

Berkat upaya Mahfud MD, tanggal 24 Desember 2010 lalu, Mendiknas Muhammad Nuh langsung mencanangkan Pamekasan sebagai Kabupaten Pendidikan di Kecamatan Waru. Dalam kesempatan itu, Muhammad Nuh berjanji akan memberikan anggaran lebih bagi Kabupaten Pamekasan karena memiliki prestasi pendidikan yang cukup bagus, serta mampu mengalokasikan APBD sebesar 45 persen dari total anggaran.

"Pamekasan perlu mendapatkan anggaran lebih dari APBN karena prestasi dan pendidikan sudah menjadi program prioritas pembangunan," kata Muhammad Nuh, kala itu.

Dari janji itu, kemudian hendak ditagih oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. "Karena Mahfud MD dekat dengan Mendiknas, maka beliau pantas menerima amanat tersebut untuk menagih janji Mendiknas," ucap Kholilurrahman.

Sementara itu, Mahfud MD tidak menolak titipan tersebut. Kepada Kompas.com, mantan Menteri Pertahanan era Gus Dur ini mengaku senang.

"Anggaran pendidikan untuk Pamekasan perlu dikawal, diperoleh, dicairkan, dan dikelola dengan baik. Artinya, pencairan dan penggunaannya supaya benar, bersih, sehingga tidak melalui para calo anggaran yang bergentayangan di mana-mana," ungkap Mahfud MD.

Bahkan, lanjut dia, pihaknya akan memantau agar anggaran pendidikan untuk Kabupaten Pamekasan tidak dikelola melalui calo-calo anggaran. "Kalau sampai jatuh ke tangan para calo, maka negara dan rakyat akan dirugikan," pungkasnya. 

Sumber : Kompas

Pendidikan Nasional....." Pungutan Sekolah Marak karena Korupsi"

Pendidikan

Pungutan Sekolah Marak karena Korupsi

Khaerudin | Nasru Alam Aziz | Kamis, 25 Agustus 2011 | 23:34 WIB

shutterstock

Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com -- Praktik korupsi terutama di sektor pendidikan seperti sekolah, terkait erat dengan maraknya berbagai pungutan yang dibebankan pihak sekolah kepada peserta didik dan orangtua murid. Selain itu, korupsi di sekolah juga berakibat pada tidak tercapainya berbagai indikator pendidikan seperti kualitas sarana dan prasarana dan kualitas guru.

Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesian Corruption Watch Febri Hendri mengemukakan, hingga saat ini korupsi di sektor pendidikan, terutama di sekolah masih marak.

Data ICW selama tahun 2005-2009 mencatat ada 142 kasus korupsi yang ditindak kejaksaan dan kepolisian. Kasus korupsi di sektor pendidikan antara lain terkait dengan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, dana alokasi khusus pendidikan, hingga tunjangan guru, sarana dan prasarana pendidikan.

Menurut Febri, korupsi telah membuat alokasi dana pendidikan yang seharusnya bisa untuk meningkatkan mutu warga sekolah, dari guru hingga murid jadi berkurang. "Peserta didik dan orangtua murid yang kemudian dibebani dengan berbagai pungutan untuk menutupinya," kata Febri.

Meski sudah dibebani berbagai pungutan sekolah, Febri menuturkan, orangtua murid rata-rata tak mendapatkan informasi yang jelas dan detail tentang pengelolaan dana sekolah. "Pihak sekolah dan dinas pendidikan menutup informasi pendapatan dan belanja sekolah," katanya.

Sumber : Kompas 

Pendidikan Nasional "Dana BOS"

Penyaluran Dana BOS

Agung: Kelancaran BOS Tergantung Kepala Daerah

Inggried | Kamis, 18 Agustus 2011 | 12:47 WIB

 

DHONI SETIAWAN 

Agung Laksono

 SOREANG, KOMPAS.com - Menteri Koodinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan, kelancaran bantuan operasional sekolah (BOS) tergantung dari komitmen yang dimiliki oleh setiap kepala daerah. Saat melakukan kunjungan kerja ke Pesantren Palgenep Mathlaul Anwar di Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (18/8/2011),

Agung mengatakan, saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Keuangan, BPKP, dan Kementerian Dalam Negeri telah membentuk tim khusus untuk menanggulangi ketidakberesan dalam penyaluran BOS di setiap daerah.
Agung mengharapkan, dengan dibentuknya tim tersebut bisa menghasilkan langkah strategis bagi penyelesaian ketidakberesan penyaluran BOS tersebut.

"Pada triwulan ketiga ini, baru 100 kabupaten/kota di Indonesia yang telah mendapatkan pencairan BOS. Kita inginkan BOS ini bisa digunakan tepat sasaran agar operasional pendidikan menjadi tidak terhambat dan kegiatan belajar bisa berjalan sebagaimana mestinya," ujar Agung.

Pada tahun 2012 mendatang, pemerintah pusat berkomitmen untuk meningkatkan anggaran BOS menjadi Rp 23 triliun dari sebelumnya hanya Rp 20 triliun. Politisi Golkar ini mengatakan, sekolah yang telah menerima dana BOS diharapkan tidak lagi memungut biaya apapun kepada peserta didiknya.

Namun, Agung mengakui, bahwa dana BOS saat ini hanya mampu menutupi kebutuhan biaya operasional pendidikan sebesar 75 persennya saja. Sehingga, sisanya harus menjadi tanggungjawab semua komponen pendidikan yang terlibat diantaranya warga masyarakat, pengusaha dan orang tua siswa.

"Apabila hal ini dilakukan, maka target pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Indonesia menjadi wajib belajar sembilan tahun akan terpenuhi. Saat ini, rata-rata usia lama pendidikan masih 7,6 tahun. Apabila dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura kita kalah jauh. Mereka sudah 15 tahun," ujarnya.

Sumber : Kompas

Dana Tunjangan Guru Naik 65 %

Dana Tunjangan Guru PNS Naik 65 Persen

Hindra Liu | Inggried | Selasa, 16 Agustus 2011 | 16:31 WIB

M.LATIEF/KOMPAS IMAGES

Ilustrasi guru PNS

 JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah berencana menaikkan alokasi dana tunjangan profesi guru PNS daerah sebesar 65 persen pada tahun 2012, dari Rp 12,1 triliun pada APBN-P 2011 menjadi Rp 30,6 triliun pada RAPBN 2012. Dengan adanya peningkatan anggaran, profesionalitas guru PNS daerah diharapkan meningkat.

"Dengan peningkatan kesejahteraan guru ini, diharapkan para guru dapat memberikan kontribusi peningkatan pendidikan yang lebih baik sesuai dengan tanggung jawabnya," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-66 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan sidang bersama DPD RI dan DPR RI, Selasa (16/8/2011) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Turut hadir dalam sidang tersebut Wakil Presiden Boediono, jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan lembaga tinggi negara, anggota DPR RI, anggota DPD RI, dan lainnya.
Tak hanya alokasi dana tunjangan profesi guru PNS daerah, pemerintah juga berencana menyediakan anggaran untuk tunjangan tambahan penghasilan guru PNS daerah yang belum memperoleh tunjangan profesi guru, yang keseluruhannya mencapai Rp 2,9 triliun untuk memenuhi kebijakan perbaikan pendapatan guru PNS daerah menjadi minimal Rp 2,0 juta per bulan.
"Selain itu, alokasi dana BOS juga kita rencanakan Rp 23,6 triliun, naik Rp 6,8 triliun atau 40,5 persen dari pagu APBN-P 2011. Dana BOS itu kita tujukan untuk stimulus bagi daerah, bukan sebagai pengganti dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan BOS Daerah," kata Presiden.
Dengan adanya peningkatan alokasi dana BOS, Presiden mengatakan tak ingin mendengar adanya permasalahan dalam penyaluran dana BOS.

Sumber : Kompas
 

Pendidikan Nasional

Renovasi Sekolah Rusak Butuh Rp 12 Triliun  

Sabtu, 13 Agustus 2011 | 18:16 WIB

 

Tempo/Tony Hartawan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Pendidikan Nasional akan merenovasi 101 ribu ruang kelas sekolah yang rusak pada 2012. Untuk itu kementerian mengalokasikan dana yang tak sedikit. "Itu sekitar Rp 12 Triliun,"kata Menteri Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh di Istana Negara, Jakarta, Sabtu 13 Agustus 2011.

Menurut Nuh, pihaknya akan menerapkan pola yang berbeda dari sebelumnya terkait mekanisme pembangunan atau renovasi sekolah. Renovasi terutama pada ruangan yang rusak berat harus lebih terukur dan dilakukan secara serentak pada ratusan kelas itu.

"Dengan desain baru, pendekatan dan kualitas baru. Kalau selama ini pake tipe C, paling tidak ini harus pake tipe B agar tahannya lebih lama sehingga kita tidak bolak-balik, renovasi, rehabilitasi. Kita rombak yang rusak berat itu dengan style baru, ada ruang kelas, ada ruang guru, perpustakaan, laboratorium,"ujarnya.

Untuk menghemat anggaran, lanjut dia, pemerintah akan bekerjasama dengan TNI. Selain tenaga TNI gratis, banyak juga anggota yang merupakan ahli sipil sehingga keuntungan tidak dinikmati oleh kontraktor proyek pembangunan itu. "Dengan TNI kan tenaga gratis, nggak pake keuntungan. Duitnya bisa beli laptop atau komputer,"kata dia.

Nuh berharap anggaran ini segera dimasukkan dalam penyusunan APBN 2012 agar instruksi presiden (inpres) untuk menjalankan rencana ini bisa segera keluar.
"Sehingga sebelum 2012 sudah keluar inpres.Tapi saya ini belum bisa memastikan, harus dikonsultasikan dulu wong ini yang menginstruksikan presiden, belum tentu presiden mengikuti cara yang saya sampaikan. Mungkin dia punya pandangan lain tapi kok rasa-rasanya positif,"kata mantan rektor Institut Teknologi Surabaya (ITS) ini.

MUNAWWAROH

Sumber : Tempo Interaktif