Mahfud MD Terima Titipan Anggaran Pendidikan
K17-11 | Aloysius Gonsaga Angi Ebo | Kamis, 1 September 2011 | 20:37 WIB
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD
PAMEKASAN, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD pulang kampung ke Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Kamis (1/9/2011). Kepulangannya ternyata disambut khusus oleh pemerintah setempat dengan acara silaturahim bersama tokoh perantau lainnya yang berasal dari Pamekasan.
Mahfud MD ternyata mendapat titipan khusus dari pemerintah setempat agar mengawal anggaran pendidikan khusus Kabupaten Pamekasan, untuk diberi porsi lebih besar dibandingkan kabupaten lainnya. Bupati Pamekasan Kholilurrahman di depan Mahfud MD dan tokoh rantau lainnya menyampaikan, Mahfud MD sudah sukses mengawal Kabupaten Pamekasan menjadi Kabupaten Pendidikan di Madura, lewat usahanya ke Mendiknas Muhammad Nuh, satu tahun yang lalu.
"Proposal pengajuan Pamekasan sebagai Kabupaten Pendidikan dikawal langsung Mahfud MD dan alhamdulillah sukses," kata Bupati Kholilurrahman.
Berkat upaya Mahfud MD, tanggal 24 Desember 2010 lalu, Mendiknas Muhammad Nuh langsung mencanangkan Pamekasan sebagai Kabupaten Pendidikan di Kecamatan Waru. Dalam kesempatan itu, Muhammad Nuh berjanji akan memberikan anggaran lebih bagi Kabupaten Pamekasan karena memiliki prestasi pendidikan yang cukup bagus, serta mampu mengalokasikan APBD sebesar 45 persen dari total anggaran.
"Pamekasan perlu mendapatkan anggaran lebih dari APBN karena prestasi dan pendidikan sudah menjadi program prioritas pembangunan," kata Muhammad Nuh, kala itu.
Dari janji itu, kemudian hendak ditagih oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. "Karena Mahfud MD dekat dengan Mendiknas, maka beliau pantas menerima amanat tersebut untuk menagih janji Mendiknas," ucap Kholilurrahman.
Sementara itu, Mahfud MD tidak menolak titipan tersebut. Kepada Kompas.com, mantan Menteri Pertahanan era Gus Dur ini mengaku senang.
"Anggaran pendidikan untuk Pamekasan perlu dikawal, diperoleh, dicairkan, dan dikelola dengan baik. Artinya, pencairan dan penggunaannya supaya benar, bersih, sehingga tidak melalui para calo anggaran yang bergentayangan di mana-mana," ungkap Mahfud MD.
Mahfud MD ternyata mendapat titipan khusus dari pemerintah setempat agar mengawal anggaran pendidikan khusus Kabupaten Pamekasan, untuk diberi porsi lebih besar dibandingkan kabupaten lainnya. Bupati Pamekasan Kholilurrahman di depan Mahfud MD dan tokoh rantau lainnya menyampaikan, Mahfud MD sudah sukses mengawal Kabupaten Pamekasan menjadi Kabupaten Pendidikan di Madura, lewat usahanya ke Mendiknas Muhammad Nuh, satu tahun yang lalu.
"Proposal pengajuan Pamekasan sebagai Kabupaten Pendidikan dikawal langsung Mahfud MD dan alhamdulillah sukses," kata Bupati Kholilurrahman.
Berkat upaya Mahfud MD, tanggal 24 Desember 2010 lalu, Mendiknas Muhammad Nuh langsung mencanangkan Pamekasan sebagai Kabupaten Pendidikan di Kecamatan Waru. Dalam kesempatan itu, Muhammad Nuh berjanji akan memberikan anggaran lebih bagi Kabupaten Pamekasan karena memiliki prestasi pendidikan yang cukup bagus, serta mampu mengalokasikan APBD sebesar 45 persen dari total anggaran.
"Pamekasan perlu mendapatkan anggaran lebih dari APBN karena prestasi dan pendidikan sudah menjadi program prioritas pembangunan," kata Muhammad Nuh, kala itu.
Dari janji itu, kemudian hendak ditagih oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. "Karena Mahfud MD dekat dengan Mendiknas, maka beliau pantas menerima amanat tersebut untuk menagih janji Mendiknas," ucap Kholilurrahman.
Sementara itu, Mahfud MD tidak menolak titipan tersebut. Kepada Kompas.com, mantan Menteri Pertahanan era Gus Dur ini mengaku senang.
"Anggaran pendidikan untuk Pamekasan perlu dikawal, diperoleh, dicairkan, dan dikelola dengan baik. Artinya, pencairan dan penggunaannya supaya benar, bersih, sehingga tidak melalui para calo anggaran yang bergentayangan di mana-mana," ungkap Mahfud MD.
Bahkan, lanjut dia, pihaknya akan memantau agar anggaran pendidikan untuk Kabupaten Pamekasan tidak dikelola melalui calo-calo anggaran. "Kalau sampai jatuh ke tangan para calo, maka negara dan rakyat akan dirugikan," pungkasnya.
Sumber : Kompas 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar