Rabu, 17 Agustus 2011

Pidato SBY Masih Berupa Rencana Umum

Pidato SBY Masih Berupa Rencana Umum
Anwar Hudijono | Robert Adhi Kusumaputra | Rabu, 17 Agustus 2011 | 21:18 WIB
 
KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka peringatan HUT ke-66 RI pada Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2010).

MALANG, KOMPAS.com - Guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) M Masud Said mengatakan, secara garis besar, pidato kenegaraan Presiden SBY dapat dikatakan well planned.
"Namun hal itu masih rencana umum. Belum menjadi ketetapan, jadi soal implementasinya, masih ditentukan begitu banyak faktor. Hasilnya belum tentu, rakyat harus menunggu," kata Masud di Malang, Rabu (17/8).

Dia mengatakan, naskah pidato yang dipersiapkan sangat matang, dan pembawaan yang lebih percaya diri, pidato SBY di depan anggota DPR dan DPD terlihat mantab. Data data statistik ekonomi dan angka capaian agregat RAPBN seakan akan segera membuat perubahan.
Secara agregat, pertumbuhan ekonomi yang sedikit lebih tinggi dari target APBN 2011 juga ikut mendorong presiden untuk bisa membesarkan hati masyarakat dan anggota perwakilan rakyat di DPR dan DPD bahwa kita sudah mencapai sesuai rencana.

Menurut dia, setelah publik dijejali informasi negatif, kasus kasus besar bidang politik, mismanagement keuangan negara, dan penyelewengan kekuasaan bidang penegakan hukum, birokrasi yang kurang efektif. Maka sekali lagi, pengantar nota keuangan RAPBN 2012 16 Agustus itu sejenak menyeruakkan harapan.

Namun ada yang paradoksal dengan peningkatan gaji PNS, TNI dan Polri. Sebagaimana diketahui, dua tahun belakangan ini secara berturut turut gaji PNS naik 10 sampai 15 persen dan secara konsisten memberi gaji ke-13 bagi PNS.

Padahal indeks kurupsi birokrasi masih tergolong yang terburuk di dunia. Birokrasi Indonesia adalah birokrasi yang paling ruwet dan tidak efisien. Reformasi aparatur birokrasi masih tercatat gagal, katanya.
Begitu juga paradoks karena secara teoritis penambahan gaji tak akan membangkitkan secara otomatis kinerja yang terbaik. Secara teori gaji adalah hiegiene factor, bukan faktor motivator, apalagi sebagai satu-satunya jalan meningkatkan kinerja.

SBY telah bisa menciptakan harapan dengan membandingkan prestasi Indonesia selama 7 tahun belakangan ini dengan negara tetangga. Di tengah krisis politik di beberapa kawasan, dan defisit anggaran di berbagai negara barat, dikatakan bahwa Indonesia bukan negara gagal. Indonesia adalah the emerging economy di Asia, Indonesia memiliki masa depan yang menjanjikan.
Namun harus diakui situasi kepolitikan, kultur politik yang belum bersih dan tidak dewa sa, situasi kehidupan sosial dan politik daerah tertinggal, lemahnya pengawasan penggunaan kawasan oleh invastasi yang mambabi buta masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Sumber : Kompas 

Tahun Depan Tarif Listrik Naik.......

Siap-siap Tahun Depan Tarif Listrik Naik
Ester Meryana | Erlangga Djumena | Rabu, 17 Agustus 2011 | 08:41 WIB

 
Menteri Keuangan Agus Martowardojo
KOMPAS/RIZA FATHONI


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyebutkan, pemerintah akan mencoba mengendalikan subsidi secara keseluruhan pada tahun 2012. Salah satunya dengan menaikkan tarif tenaga listrik.

"Memang yang juga berita baik yang coba kita atasi tahun 2012 adalah kita coba untuk mengendalikan subsidi," ujar Agus dalam pertemuan dengan wartawan terkait penyampaian keterangan mengenai nota keuangan dan RAPBN 2012 di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (16/8/2011).

Ia menyebutkan, total subsidi pada APBN Perubahan 2011 mencapai Rp 237,2 triliun. Sementara tahun depan, lanjut dia, subsidi akan menurun menjadi Rp 208,9 triliun. Salah satu penyebab berkurangnya subsidi, tuturnya, adalah adanya rencana pemerintah untuk menaikkan tarif tenaga listrik (TTL). "Dengan kenaikan TTL, kita harapkan subsidi dapat dikurangi menjadi Rp 208,9 triliun," katanya.
Ia menyatakan, tarif listrik direncanakan naik pada April tahun depan dengan kenaikan sebesar 10 persen. Namun, kenaikan tidak akan diberlakukan pada rumah tangga miskin. Perlu diketahui, subsidi listrik yang menjadi bagian dari subsidi energi merupakan subsidi terbesar kedua setelah subsidi bahan bakar minyak. Pada ABPN Perubahan 2011, subsidi listrik mencapai Rp 65,6 triliun. Sementara tahun depan, subsidi ini ditargetkan akan turun menjadi Rp 45 triliun.

Sumber : Kompas