SBY Balas Surat Nazaruddin

K. Yudha Wirakusuma - Okezone / Minggu, 21 Agustus 2011 18:27 wib

Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Tersangka kasus suap proyek wisma atlet Muhammad Nazaruddin pada 18 Agustus 2011 lalu berkirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Isinya dia bersedia bungkam asalkan anak dan istrinya tidak diganggu.

Melihat hal ini Presiden pun tak tinggal diam. Melalui juru bicaranya, Julian Aldrin Pasha dan Staf Khusus bidang Hukum Denny Indrayana, SBY membalas surat Nazaruddin. “Surat untuk Nazaruddin sudah dikirim tadi siang,” ujar Denny dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu (21/8/2011).

Denny menegaskan, melalui surat ini Presiden menyuruh Nazaruddin berbicara apa adanya meski itu melibatkan politikus Partai Demokrat. Berikut surat lengkap Presiden SBY kepada Nazaruddin:

Jakarta, 21 Agustus 2011 Kepada

Sdr. Muhammad Nazaruddin di tempat

Pada hari Minggu, 21 Agustus, saya telah membaca surat saudara. Meskipun, sebelumnya saya juga telah mendengarnya dari pemberitaan berbagai media massa. Agar rakyat Indonesia menjadi jelas duduk persoalannya, saya putuskan untuk membalasnya melalui surat ini.

Terkait proses hukum yang sedang saudara hadapi, mari kita semua tunduk pada aturan yang ada di negara hukum ini. Dalam setiap kasus hukum, yang melibatkan siapa pun, saya tidak pernah, tidak akan -dan memang tidak boleh- mencampuri proses hukum yang harus independen, bebas dari intervensi siapa pun. Prinsip dasar non intervensi, penegakan hukum yang merdeka tersebut, diatur dan dijamin dengan jelas di dalam UUD 1945 dan peraturan perundangan terkait lainnya.

Oleh karena itu, saya sarankan, saudara kooperatif menjalani semua proses hukum yang sedang berlangsung. Saya meyakini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sekarang menangani kasus saudara, akan bekerja secara profesional, independen, dan adil. Sampaikanlah seluruh informasi yang saudara ketahui kepada KPK, agar menjadi bernilai di hadapan hukum, agar semua menjadi jelas dan tuntas. Termasuk informasi tentang siapa saja yang harus bertanggungjawab, tidak peduli dari unsur manapun atau dari partai politik apa pun.

Karena, hukum tentu harus kita tegakkan berdasarkan alat bukti semata, tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih. Dengan demikian, kita melaksanakan prinsip dasar persamaan di hadapan hukum (equality before the law), yang juga dijamin dalam konstitusi.

Terkait masalah ketenangan keluarga saudara, dalam semua kasus, tidak hanya kasus saudara, saya selalu memerintahkan agar aparat penegak hukum bekerja profesional, menjamin keselamatan semua pihak yang terkait.

Adalah sudah menjadi tanggung jawab aparatur negara untuk menjamin ketenangan, kenyamanan, dan keamanan seluruh warga negara. Meskipun, itu bukan berarti juga perlindungan atau kekebalan dari proses hukum jika warga negara yang bersangkutan terjerat suatu perkara. Kita harus terus menjamin agar penegakan hukum kita berjalan adil, transparan, dan akuntabel -jauh dari proses tawar menawar atau negosiasi, dalam bentuk apa pun.

Demikian tanggapan saya atas surat saudara. Semoga dalam suasana Ramadan kali ini, apa yang saudara alami, dapat menjadi bahan renungan dan introspeksi. Selamat berpuasa, semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita semua.

Presiden Republik Indonesia,
Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

(ful)

Sumber : Okezone